Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan Media Asing Sampai Dicap Terburuk Se-Asia Tenggara di Tengah Pandemi Virus Corona

RUU KUHP (RKUHP) adalah RUU kontroversial lain yang dapat didorong melalui parlemen sementara pemerintah memiliki kekuatan yang meningkat.

Itu ditentang oleh gerakan mahasiswa tahun lalu karena kekhawatiran tentang melemahnya hak-hak seperti kebebasan berbicara, dengan memasukkan kejahatan yang berkaitan dengan menghina kepala negara dan pemerintah.

Setelah serangkaian protes yang menewaskan sedikitnya lima siswa, pembahasan RUU ini dihentikan, tetapi sekarang telah menjadi salah satu tagihan prioritas pemerintah.

RUU lain yang ditentang oleh siswa tahun lalu adalah revisi UU Batubara dan Mineral (RUU Minerba) 2009. Aktivis mengklaim revisi tersebut akan melindungi koruptor, mengkriminalkan masyarakat dan membahayakan orang dan lingkungan.

Pada 12 Mei, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi kontroversial ini.

Langkah-langkah untuk mengesahkan undang-undang ini telah dibuat di tengah larangan pertemuan sosial, termasuk demonstrasi.

Sederhananya, upaya yang dilakukan oleh parlemen (yang didominasi oleh partai-partai yang berkuasa) untuk mempercepat berlakunya RUU ini selama pandemi adalah sarana untuk mengesampingkan perhatian publik.

Baca Juga: Ilmuwan NASA Sebut Matahari Lakukan Lockdown yang Merupakan Periode Mengerikan! Mulai Cuaca Ekstrem Hingga Kelapara

6. Jokowi dan pendukung politik dan bisnisnya tidak menganggap serius krisis

Sejauh ini, banyak pengamat menghubungkan kegagalan Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 karena ketidakmampuan Jokowi dan kurangnya pemikiran strategis.

Banyak pejabat pemerintah yang menyangkal virus ini dan belum memberikan tanggapan efektif terhadap wabah tersebut.

Tapi ini bukan hanya kasus ketidakmampuan. Berfokus pada ketidakmampuan pemerintah mengaburkan sifat tidak liberal Indonesia.